Presiden ke-7 Joko Widodo alias Jokowi disebut tidak tahu diri mendikte Presiden Prabowo Subianto karena mengarahkan relawannya untuk mendukung Prabowo-Gibran Rakabuming Raka untuk memimpin bangsa selama dua periode.
Hal itu disampaikan pengamat Kebijakan Umum Hukum dan Politik (KUHP), Damai Hari Lubis merespons pernyataan Jokowi yang meminta relawannya untuk mendukung Prabowo-Gibran dua periode.
"Hal ini kontradiktif, seolah pemaksaan kehendak (otoritarian) andai benar pesan yang tidak normatif ini Jokowi sampaikan sejak terpilihnya Gibran oleh hasil hitungan KPU," kata Damai kepada RMOL, Minggu, 28 September 2025.
Damai melihat, arahan tersebut menunjukkan seolah-olah Jokowi adalah penguasa dinasti, sehingga sosoknya di atas seorang pejabat Presiden RI.
"Dengan kata lain Jokowi tidak memiliki adab tatakrama berpolitik," tegas Damai.
Dukungan terhadap Gibran dua periode itu kata Damai, patut diduga kuat menunjukkan keterlibatan Jokowi sebagai intelektual dader yang mengarahkan diajukannya permohonan Judicial Riview (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penghapusan batas usia pada UU Pemilu.
"Dapat diduga bahwa sejatinya tokoh yang menginginkan MK bersidang dengan pola nepotisme adalah Jokowi, dengan didasari bukti fakta hukum, bahwasanya Anwar Usman Ketua MK telah diberhentikan dari jabatannya oleh putusan MKMK karena melanggar etik," terang Damai.
Sumber: rmol
Foto: Kebersamaan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. (Foto: RMOL)
Artikel Terkait
Korupsi Tambang dan Sawit Rugikan Negara Rp186,48 Triliun, Menteri Keuangan Akan Gunakan AI
Ustaz Abdul Somad Unggah Penolakan Ceramah, Tersangka Korupsi Haji Gus Yaqut Jadi Sorotan
Gus Yahya PBNU Buka Suara Soal Adiknya, Gus Yaqut, Jadi Tersangka Korupsi Kuota Haji
BNPB Hentikan Pencarian Korban Bencana Sumut & Sumbar 2026: Data Korban & Status SAR