Said Didu Bocorkan 50 Nama Oligarki dari Pertemuan Rahasia dengan Prabowo, Ini Daftarnya!

“Tidak ada balas budi. Presiden tidak takut. Dia ingin menyelesaikan persoalan Polri secara tuntas, bukan sekadar ganti orang,” katanya. Bahkan, Prabowo disebut telah menyebut satu nama calon yang dinilainya layak.

Said Didu menegaskan, “Pak Prabowo tidak mau menghukum orang, tapi tidak akan membela orang yang melanggar hukum.”

Deklarasi Gerakan Merebut Kembali Kedaulatan Rakyat (GMKR)

Usai bertemu Presiden, Said Didu langsung merencanakan deklarasi Gerakan Merebut Kembali Kedaulatan Rakyat (GMKR). Gerakan ini akan dideklarasikan di Gedung Joeang, Jakarta, pada Selasa, 10 Februari 2026.

“Mari bersatu mengembalikan kedaulatan yg sudah dirampok oleh Oligarki bersama politisi busuk, oknum pejabat, oknum aparat, oknum penegak hukum,” tulis Said Didu di akun X-nya.

Gerakan ini bertujuan merebut kembali kedaulatan di bidang politik, ekonomi, hukum, sumber daya alam, dan wilayah. Said Didu menegaskan gerakannya bukan oposisi terhadap Presiden, melainkan terhadap kekuatan di sekitar kekuasaan yang menghalangi reformasi.

“Kami tidak oposisi terhadap Presiden. Oposisi kami adalah terhadap orang-orang di sekitar beliau yang menghalangi agenda pengembalian kedaulatan,” jelasnya.

Pertemuan Diikuti Tokoh Berintegritas Lainnya

Pertemuan dengan Presiden Prabowo juga dihadiri sederet tokoh seperti peneliti BRIN Siti Zuhro, eks Ketua KPK Abraham Samad, dan mantan Kabareskrim Susno Duadji. Diskusi mencakup isu sensitif mulai dari reformasi Polri, pemberantasan korupsi, hingga kedaulatan wilayah.

Said Didu menyoroti pola oligarki yang merusak tatanan negara, dari memengaruhi legislasi, penguasaan konsesi tambang, hingga dominasi di sektor perbankan. Ia mengutip data bahwa sekitar 60 oligark menguasai kekayaan nasional di tengah meningkatnya kemiskinan.

Dengan pertemuan ini, terlihat peta politik baru: kolaborasi antara komitmen kekuasaan dari dalam dan tekanan moral dari luar untuk menumbangkan dominasi elit kecil yang merugikan kepentingan nasional.