Partai Buruh Tolak Keras Pilkada Lewat DPRD, Pertahankan Sistem Langsung

NARASIBARU.COM - Partai Buruh secara resmi menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang dilakukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Partai mengusung pendirian bahwa Pilkada harus tetap dipilih langsung oleh rakyat sebagai bentuk kedaulatan rakyat dan merupakan amanat gerakan Reformasi 1998.

Pilkada Langsung Cerminkan Kedaulatan Rakyat

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menegaskan bahwa mekanisme pemilihan langsung memberikan ruang seluas-luasnya bagi rakyat untuk menentukan pemimpin daerahnya. Menurutnya, dengan sistem langsung, masyarakat dapat secara mandiri menilai rekam jejak dan kapabilitas calon melalui berbagai kanal informasi yang tersedia.

“Pemilihan langsung adalah cerminan kedaulatan rakyat yang sesungguhnya. Rakyat memiliki hak dan akses untuk menilai track record calon sebelum membuat keputusan,” ujar Said Iqbal, Minggu (4 Januari 2026).

Pilkada Lewat DPRD Picu Potensi Politik Uang yang Brutal

Said Iqbal mengingatkan bahwa mengembalikan hak pilih ke DPRD justru membuka peluang besar untuk praktik politik transaksional dan money politics. Mekanisme perwakilan dinilai rentan dimanipulasi karena biaya politiknya menjadi lebih murah dan terfokus.

“Jika dipilih lewat DPRD, potensi money politic akan terjadi secara lebih brutal. Cukup dengan memengaruhi segelintir anggota dewan, permainan uang sangat mungkin terjadi. Ini kemunduran demokrasi,” tegasnya.

Pilkada Langsung adalah Harga Mati Hasil Perjuangan Reformasi