Partai Buruh Tolak Pilkada Lewat DPRD, Usung Sistem Langsung Demi Kedaulatan Rakyat

Ia menekankan bahwa sistem pemilihan langsung merupakan buah dari perjuangan panjang Reformasi. Mengubahnya dinilai sebagai pengkhianatan terhadap semangat dan pengorbanan rakyat, mahasiswa, dan buruh yang memperjuangkannya.

“Pilkada langsung adalah hasil perjuangan yang dibayar dengan darah. Kenapa kita harus mundur ke sistem lama yang sudah terbukti gagal? Reformasi harus kita jaga, bukan dikhianati,” kata Said Iqbal.

Usulan Partai Buruh untuk Tekan Biaya Politik dan Manipulasi

Menanggapi anggapan bahwa Pilkada langsung berbiaya tinggi, Said Iqbal menyatakan bahwa akar mahalnya bukan pada sistemnya, melainkan pada maraknya politik uang. Sebagai solusi, Partai Buruh mengusulkan amendemen aturan transparansi hasil suara dalam undang-undang pemilu.

Partai Buruh mengusulkan agar seluruh dokumen hasil penghitungan suara di TPS, termasuk daftar suara, tabulasi, dan rekapitulasi, wajib dibagikan secara terbuka kepada semua partai politik peserta pemilu. Langkah ini diyakini dapat meminimalisir ruang untuk manipulasi hasil.

“Dengan transparansi data suara yang menyeluruh, semua pihak dapat saling mengawasi. Jika setiap partai tahu hasil suara masing-masing, potensi kecurangan bisa ditekan secara signifikan,” jelas Said Iqbal yang juga merupakan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Komitmen Partai Buruh Demi Demokrasi

Partai Buruh menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan sistem Pilkada langsung. Penolakan terhadap wacana Pilkada melalui DPRD adalah bentuk konsistensi partai dalam menjaga demokrasi, kedaulatan rakyat, dan nilai-nilai Reformasi yang telah diperjuangkan bangsa Indonesia.