Sebagai warga negara Indonesia sesuai dengan Pancasila dimana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Jusuf Hamka pun meminta keadilan negara terhadap kewajiban pemerintah untuk membayar utang sesuai dengan ketentuan.
"Kalau namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat itu di Indonesia kami juga minta keadilan kalau di kasih, kalau enggak dikasih ya rapopo enggak mungkin kita marah-marah ke pemerintah. Kan cuman memelas belas kasihan," ungkapnya.
"Ya sudahlah mau ngomong apa, kalau warga negara enggak bayar pajak di uber-uber tiada ampun. Kalau negara punya utang enggak bayar ya kita warga negara yang ter ampun-ampun," tutur dia.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hanya akan membayar utang pokok sebesar Rp 78 miliar kepada PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP).
Mahfud sendiri memutuskan bahwa utang pemerintah terhadap PT CMNP itu wajib dibayar. Sebab kalau tidak jumlah bunga akan bertambah sesuai ketulusan pengadilan.
"Saya sudah memutuskan bahwa itu utang wajib dibayar. Kalau utang tidak dibayar, bunganya bertambah terus sesuai dengan keputusan pengadilan dan negara dirugikan. Kalau negara dirugikan secara sengaja, itu artinya tersendiri secara hukum," kata Mahfud di Hotel Aryaduta, Kamis (14/12/2023
Sumber: Tribunnews
                        
                                
                                            
                                            
                                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
Artikel Terkait
Mulai 1 Februari 2025, Elpiji 3 kg Tak Lagi Dijual di Pengecer
Peringatan BMKG: Gempa Megathrust Mentawai-Siberut Tinggal Menunggu Waktu, Bisa Capai M 8.9
Prihatin Soal Konflik PKB vs PBNU, Komunitas Ulama dan Nahdliyin Keluarkan 9 Rekomendasi
Cabut Pasal Penyediaan Alat Kontrasepsi, DPR: Jangan Buka Ruang Generasi Muda untuk Berzina!