Mengungkap Modus Korupsi Proyek Fisik

Oleh:Jejep Falahul Alam

LAGI-lagi publik dikejutkan oleh kabar penangkapan kepala daerah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kali ini, Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid kembali diamankan.

Kasus ini menambah panjang daftar Gubernur Riau dan deretan pejabat lainnya yang terseret praktik korupsi. Terutama di sektor pembangunan infrastruktur, yang kerap menjadi lahan subur penyimpangan dugaan korupsi.

Peristiwa itu membawa ingatan saya kembali ke awal 2000-an. Sekitar tahun 2004-2005, saat menghadiri Lokakarya Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Indonesia di Universitas Riau. Salah satu materi yang paling membekas waktu itu berjudul, modus operandi korupsi proyek fisik.

Saat itu, saya hanya menyimak sambil lalu, belum memahami bagaimana praktik busuk itu bekerja. Namun setelah bertahun-tahun terjun ke dunia jurnalistik dan meliput berbagai proyek di daerah, saya menyadari, teori itu bukan sekadar teori.

Ia nyata, hidup, dan terus berulang di berbagai pelosok negeri.

Saya masih menyimpan catatan lama dari lokakarya tersebut. Di dalamnya dijelaskan, langkah-langkah bagaimana korupsi proyek bisa ditelusuri dan dibongkar.

Dari proyek pembangunan sekolah, jembatan, rumah sakit, irigasi, hingga jalan desa, semuanya memiliki pola serupa, megah di atas kertas, rapuh di dunia nyata.

Pola Umum Korupsi Proyek Fisik

Pemateri kala itu berasal dari Indonesia Corruption Watch (ICW), organisasi independen yang konsisten memantau denyut korupsi di negeri ini.

Menurut ICW, korupsi proyek fisik bukanlah peristiwa tiba-tiba, melainkan rangkaian proses yang dirancang sistematis sejak tahap perencanaan hingga pelaporan.

Korupsi tidak dimulai saat batu pertama diletakkan, melainkan di meja perencanaan anggaran. Ada adagium yang beredar di kalangan para pemain proyek, korupsi dimulai dari perencanaan.