KSPI dan Partai Buruh Tolak Penghapusan Pilkada Langsung, Khawatirkan Upah Buruh Tertekan

Trauma Sejarah Orde Baru dan Potensi Mahalnya Biaya Politik

Penolakan ini juga dilatarbelakangi trauma sejarah masa Orde Baru, di mana demokrasi sangat terbatas. Said Iqbal menepis alasan biaya Pilkada langsung yang mahal. Menurutnya, justru sistem melalui DPRD berpotensi memicu biaya politik yang lebih besar akibat praktik jual beli kursi.

"Kalau dibilang biaya mahal, siapa bilang dengan DPRD ada jaminan biayanya lebih murah? Biaya tinggi itu bukan pada pelaksanaan Pilkada, biaya tinggi itu adalah politik uang," pungkas Said.

Potensi Intervensi Pengusaha dan Solusi dari Partai Buruh

Said Iqbal juga memperingatkan bahwa Pilkada melalui DPRD berpotensi memperbesar pengaruh pengusaha terhadap kebijakan daerah melalui lobi ke anggota dewan. Hal ini dapat menghasilkan Peraturan Daerah (Perda) yang merugikan buruh dan masyarakat kecil.

Sebagai solusi jika biaya menjadi masalah, Partai Buruh dan KSPI menawarkan perbaikan sistem, bukan penghapusan demokrasi langsung. "Partai Buruh dan serikat buruh KSPI menawarkan perubahan sistem saksi dan penguatan teknologi rekapitulasi suara melalui Sirekap. Dengan transparansi data, biaya bisa ditekan tanpa mengorbankan hak pilih rakyat," jelas Said Iqbal.

Dengan berbagai pertimbangan tersebut, KSPI dan Partai Buruh bersikukuh mendukung pelaksanaan Pilkada secara langsung sebagai bentuk perlindungan terhadap demokrasi dan kesejahteraan pekerja.