Pilkada Tidak Langsung: Krisis Parpol & Penolakan Publik Terungkap dalam Data Survei

Dukungan Publik untuk Pilkada Langsung Berdasarkan Data Survei

Sikap elite parpol tersebut dinilai bertolak belakang dengan kehendak publik. Sejumlah hasil survei terbaru secara konsisten menunjukkan mayoritas masyarakat menolak Pilkada tidak langsung:

• Survei Politika R&C (Juni 2025): 65,7% responden tidak setuju atau sangat tidak setuju jika Pilkada dipilih oleh DPRD.


• Survei LSI Denny JA (Januari 2026): 66,1% publik menyatakan kurang setuju, tidak setuju, atau sangat tidak setuju terhadap Pilkada tidak langsung.


• Survei Litbang Kompas: Angka penolakan lebih tinggi, yaitu 77,3% publik menginginkan kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat.

Kegagalan Partai Politik dalam Komunikasi Politik

Dalam teori politik, partai politik berfungsi sebagai sarana komunikasi politik antara pemerintah dan warga negara, melalui proses agregasi dan artikulasi kepentingan. Namun, dengan memaksakan wacana Pilkada tidak langsung tanpa kajian yang melibatkan aspirasi publik, partai politik dinilai telah gagal menjalankan peran strategis ini.

"Parpol justru melawan arus kehendak rakyat," pungkas Nurul Fatta. Mayoritas elite partai politik, kecuali PDIP, dinilai menutup mata dan telinga terhadap aspirasi publik yang jelas-jelas menginginkan pemilihan kepala daerah secara langsung.