KPK Didesak Usut Transaksi Mencurigakan Rp349 Triliun di Kemenkeu Era Sri Mulyani: Fakta & Analisis

“Prinsipnya adalah keterbukaan dan akuntabilitas, agar persoalan ini menjadi terang dan tidak menimbulkan multitafsir di publik,” sambung Aminullah.

Pentingnya Kajian Komprehensif

Meski sebelumnya telah ada penjelasan bahwa sebagian transaksi terkait dengan aktivitas korporasi dan tidak seluruhnya melibatkan pegawai Kemenkeu, Aminullah menilai besaran angka yang terungkap tetap memerlukan kajian yang komprehensif dan independen.

“Angka sebesar itu tentu memerlukan penjelasan yang utuh dan komprehensif. Klarifikasi yang tuntas justru penting untuk menjaga integritas institusi dan memastikan tidak ada celah penyimpangan,” jelasnya.

Peran Kunci KPK dalam Penegakan Hukum

Aminullah lebih lanjut menegaskan peran strategis KPK sebagai lembaga antikorupsi yang independen dan profesional. Pendalaman oleh KPK diharapkan dapat memastikan sistem pengawasan keuangan negara berjalan optimal.

“KPK memiliki mandat konstitusional untuk memastikan penegakan hukum berjalan adil dan objektif. Kami percaya proses yang transparan akan memberikan kepastian hukum sekaligus menenangkan publik,” katanya.

Ia menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa pengelolaan keuangan negara yang bersih adalah kepentingan nasional. “Semua pihak perlu mendukung upaya penegakan hukum demi terciptanya keadilan dan kepercayaan publik,” pungkas Aminullah.